Berita BolmutBerita Politik

Mobnas Rp700 Juta Ketua DPRD Bolmut: Simbol Kemewahan atau Kebutuhan Publik?

Sulutplus.News - 

×

Mobnas Rp700 Juta Ketua DPRD Bolmut: Simbol Kemewahan atau Kebutuhan Publik?

Sebarkan artikel ini
Mobnas Baru Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra
Mobnas Baru Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra

Bolmut, SPN – Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Frangky Chendra resmi memiliki Mobil Dinas (Mobnas) baru jenis Fortuner Tipe GR 4×2, yang dibeli menggunakan anggaran APBD tahun 2025.

Mobnas spesifikasi mesin diesel 2GD-FTV 2.393 cc dengan tenaga 149,6 PS dan torsi 40,8 Kgm, dilengkapi transmisi otomatis 6-speed.

Selain itu, dilengkapi fitur Keselamatan: ISOFIX Child Seat Mounts, Rear Parking Sensors, Emergency Stop Signal, Hill-Start Assist Control, Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning System, dan Rear Cross Traffic Alert.

Baca Juga:  Resmi! DPP PDI Perjuangan Tetapkan Dewi Mondo Pimpin DPRD Bolmut, Kader Membangkang Siap Disanksi

Sayangnya, pengadaan Mobnas warna hitam yang dibandrol dengan harga Rp700 juta tersebut mendapat respon negatif dari masyarakat.

Masyarakat menilai pengadaan Mobnas di tengah efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi, melukai semangat Presiden Prabowo yang ingin anggaran di daerah difokuskan pada kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pelayanan publik masih terseok karena minim fasilitas dan pemangkasan anggaran, tapi Ketua DPRD Bolmut justru menikmati kemewahan mobil dinas baru,” kecam Ketua KNPI Bolmut, Donal Palandi, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga:  Menuju Porprov Sulut 2025: Royke Kasenda Dorong Pemkot Kotamobagu Maksimalkan Pembinaan Atlit

Di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh, Ketua DPRD seharusnya menunjukkan teladan dalam penggunaan anggaran secara bijak, bukan justru memicu sorotan publik.

Menanggapi ini, Sekretaris DPRD Bolmut Vicktor Nanlessy selaku kepala administrasi dan operasional membenarkan Mobnas telah dibeli dengan anggaran APBD tahun 2025 seharga Rp700 juta.

Namun demikian, ia tidak tahu menahu soal pengadaan Mobnas. Sepenuhnya menjadi kewenangan Banggar DPRD dan TAPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut.

Baca Juga:  Sulut Percepat Realisasi APBD 2025, Capaian di Atas Rata-Rata Nasional

“Sebagai Sekwan, saya hanya menjalankan apa yang sudah tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” ujar Victor.

Seperti diketahui bersama, Indonesia tengah diwarna gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu pemicunya tunjangan anggota DPR yang naik.

Banyak menilai jika kenaikan tunjangan DPR belum tepat. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia tengah mengalami kesulitan ekonomi. (*)