MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (30/3/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Iskandar Kamaru bersama jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut di Auditorium BPK Sulut, Manado.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kepala BPK Perwakilan Sulut menegaskan, penyampaian LKPD adalah kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan akan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan terperinci atas LKPD yang diserahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan utama pemeriksaan adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dengan harapan seluruh daerah dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK juga meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu selama proses audit.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling menekankan pentingnya internalisasi budaya anti korupsi di seluruh instansi.
Ia menegaskan, LKPD merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Pemprov Sulut, lanjutnya, konsisten menerapkan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden RI.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih menyentuh kepentingan publik,” katanya.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menambahkan, penyerahan LKPD Unaudited bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemeriksaan BPK berjalan lancar sehingga menghasilkan opini yang baik dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Anggota DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, Asisten III Setda Bolsel, Sekretaris Daerah, Kepala BPKPD, serta jajaran inspektorat.
