MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, mengumumkan bahwa dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini WTP, sementara 1 daerah belum mencapai predikat tersebut.
Meski mayoritas daerah sukses mempertahankan WTP, BPK RI Sulut tetap menyoroti sejumlah temuan penting yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama, di antaranya:
– Kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket senilai Rp13,80 Miliar.
– Kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada 716 pegawai dengan total Rp3,83 Miliar.
– Pengelolaan PAD belum optimal yang menyebabkan kekurangan penerimaan Rp2,10 Miliar.
– Kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 Miliar.
“Perolehan opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai. Setiap rupiah uang negara harus digunakan untuk mensejahterakan rakyat,” tegas Bombit Agus Mulyo.
Mewakili seluruh kepala daerah se-Sulut, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan rasa syukur atas capaian Bolsel sekaligus mengingatkan bahwa WTP bukanlah titik akhir.
“Ini adalah kebanggaan sekaligus pengingat agar kita terus berbenah. WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik,” ujar Iskandar.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI atas pendampingan dan evaluasi, serta permohonan maaf bila terdapat kekurangan selama proses audit.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran eksekutif dan legislatif se-Sulut, termasuk Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, Sekda Bolsel, Inspektur Daerah, Kepala BPKPD, serta para bupati/wali kota dan pimpinan DPRD se-Sulut.
Dengan capaian ini, Pemkab Bolsel menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan orientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
