MANADO, SulutPlus.news — Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Bidang Transformasi Digital dan Penguatan Pelayanan Publik, Ilham Akbar Mustafa, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pekerja migran profesional di Sulawesi Utara (Sulut).
Pernyataan itu disampaikan usai audiensi dengan Kepala BP3MI Sulut Syahrul Afriadi dan Sekprov Sulut Tahlis Gallang di Kantor Gubernur Sulut, Rabu, 11 Oktober 2025.
Pertemuan ini menyoroti strategi pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat perlindungan pekerja migran.
Ilham menekankan bahwa Sulut memiliki potensi besar dalam menyiapkan tenaga kerja terampil melalui optimalisasi pendidikan di SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, sinergi lintas sektor dapat menjadi solusi untuk:
– Menciptakan lapangan kerja baru
– Menekan pengangguran terbuka
– Mengurangi praktik pemberangkatan pekerja migran ilegal, khususnya ke Kamboja
“Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Sulut, sekaligus memitigasi pemberangkatan ilegal yang belakangan marak terjadi,” ujar Ilham.
Ia juga menegaskan arahan Presiden dan Menteri P2MI bahwa fokus pemerintah kini bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas perlindungan dan penempatan tenaga kerja.
Sulut mencatat peningkatan kasus pekerja migran non-prosedural dalam dua tahun terakhir.
Data BP3MI menunjukkan sebagian besar kasus melibatkan tujuan Kamboja. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum dan sosial bagi pekerja migran.
Program SMK Go Global yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan menjadi jalan cepat bagi lulusan SMK untuk masuk pasar kerja internasional dengan keterampilan yang sesuai standar global.
Dari sisi ekonomi, remitansi pekerja migran terbukti menjadi salah satu penggerak pertumbuhan regional. (*)
