MANADO, SulutPlus.news – Sarasehan bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dari Instrumen Investasi Publik” yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama MPR RI di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu, 19 November 2025, berlangsung sukses.
Acara menghadirkan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE; Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Marcus Mekeng; Deputi Komisioner OJK Eddy Manindo Harahap; serta Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie. Diskusi dipandu langsung oleh Akbar Faizal.
Gubernur Yulius dalam sambutannya menegaskan bahwa obligasi daerah dapat menjadi solusi atas keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
“Dengan instrumen ini, masyarakat bisa ikut berinvestasi langsung pada pembangunan daerahnya,” ujarnya.
Melchias Marcus Mekeng menambahkan, obligasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang investasi publik.
“Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar obligasi daerah tidak menimbulkan risiko fiskal baru,” tegasnya.
Sementara itu, Eddy Manindo menjelaskan bahwa obligasi daerah akan diterbitkan dengan mekanisme mirip obligasi korporasi, namun tetap dalam pengawasan ketat. Dana hasil penerbitan wajib digunakan untuk proyek produktif, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik.
“Regulasi sedang dipersiapkan agar penerbitan obligasi daerah tetap transparan dan akuntabel,” jelas Eddy.
Rektor Unsrat, Prof. Sompie, menekankan bahwa keberhasilan obligasi daerah bergantung pada kepercayaan publik.
“Transparansi laporan keuangan dan keterlibatan akademisi dalam pengawasan akan menjadi kunci,” ujarnya.
Obligasi daerah dipandang sebagai instrumen baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, terutama di wilayah yang membutuhkan sumber dana segar tanpa bergantung penuh pada APBN.
Sulut sendiri tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pariwisata dan konektivitas antarwilayah, sehingga dinilai cocok menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah.
Meski demikian, edukasi publik tetap diperlukan agar masyarakat memahami risiko sekaligus manfaat dari investasi obligasi daerah.***
