MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus resmi melantik Jhon Marentek sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (25/5/2026), dihadiri jajaran pejabat teras Pemprov Sulut, unsur Forkopimda, serta keluarga pejabat yang dilantik.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa pengisian jabatan Kepala BKD bukanlah proses instan, melainkan hasil penyaringan berbasis sistem merit.
“Semua ada tahapannya, step by step harus dilewati. Tetap semangat menjadi pemimpin,” ujarnya.
Lebih dari sekadar mengisi kekosongan jabatan, Yulius menaruh visi besar di pundak Kepala BKD baru. Ia menginstruksikan pemetaan total terhadap kualitas dan potensi ASN Sulut.
BKD disebutnya sebagai inkubator kepemimpinan masa depan. “Saya ingin ASN kita benar-benar dipersiapkan. Ke depan kalau perlu lahir ASN Sulut yang bisa sampai menjadi dirjen,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar budaya kerja sekadar “menggugurkan kewajiban” ditinggalkan. Ia menuntut iklim kerja penuh inovasi, tanpa melanggar aturan.
“Jangan karena tujuan sudah tercapai lalu bekerja santai-santai. BKD harus berani berinovasi,” tegas purnawirawan jenderal itu.
Yulius menambahkan bahwa rotasi birokrasi melalui skema tour of area maupun tour of duty adalah hal lumrah untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi.
“Bekerja saja dengan baik, biarkan Tuhan yang membimbing langkah kita,” ujarnya.
Posisi Kepala BKD Sulut dinilai strategis karena menjadi “dapur” mutasi, promosi, dan kedisiplinan pegawai. Tiga tantangan utama yang menanti Jhon Marentek adalah:
– Penerapan Sistem Merit: memastikan penempatan pejabat murni berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
– Digitalisasi Manajemen ASN: mempercepat integrasi sistem informasi kepegawaian untuk memangkas birokrasi.
– Peningkatan Profesionalitas ASN: menaikkan standar kompetensi agar ASN Sulut mampu bersaing di kementerian atau lembaga nasional.
Pelantikan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan berorientasi pada masyarakat.
