KOTAMOBAGU, SulutPlus.news – Dugaan jual beli lahan di lokasi Batu Kilat dan Marpaung yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), ada pemotongan harga.
Keterangan tersebut disampaikan warga yang ikut ke lokasi Batu Kilat bersama rombongan sekitar 18 orang untuk penunjuk lokasi.
Ia mengaku dana yang diterima tidak sesuai dengan harga awal yang disepekati. Dari Rp10 juta, menjadi Rp3 juta, Rp5 juta hingga Rp7 juta per hektare.
“Saya juga sudah menerima hasil lahan batu kilat, tapi tidak sesuai. Saya hanya menerima Rp3 juta dari harga 1 hektare Rp 10juta. Ada potongannya, jadi dari harga tersebut yang saya terima hanya 3jt,” ujar warga saat ditemui wartawan di Desa Matali Baru pada Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, transaksi berlangsung pada awal tahun 2026 atau sebelum bulan Ramadan 2026, setelah rencana jual beli mulai muncul pada akhir 2025.
“Itu tanpa musyawarah desa, undangan rapat, maupun kesepakatan bersama seluruh warga Matali Baru,” ucapnya.
Warga lainnya menaksir, dengan acuan harga Rp10 juta per hektare dan luasan sekitar 300 hektare lebih, nilai kotor transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar lebih dengan besaran potongan yang bervariasi.
“Atas nama masyarakat, tapi hanya masyarakat tertentu saja yang diuntungkan. Kami butuh keadilan terkait jual beli lahan hutan di Desa kami,” kata seorang perempuan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain itu, warga juga menyoroti proses jual beli yang meliputi penunjukan lokasi, pengukuran, pemberian tanda cat merah dan biru serta penulisan nama, hingga penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pemerintah desa.
Sebab, dalam proses tahapan di lapangan yang melibatkan warga berinisial SM dan anggota DPRD Kotamobagu inisial AS.
“Kami tahu pembelinya hanya 1 orang Papa Gi yang Anggota Dewan itu. Tapi setelah pertemuan bersama Sangadi muncul nama Pak Glen sebagai pembeli. Berarti Papa Gi ini hanya perantara atau makelar karena semua melalui dia,” ujar warga.
“Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat Matali Baru terkait jual beli lahan hutan. Sampai hari ini belum ada kejelasannya siapa-siapa penjualnya, berapa harga lahan sebenarnya dan siapa pembeli sebenarnya. Jangan bilang atas nama masyarakat tapi tidak tahu masyarakat itu siapa-siapa,” lanjutnya.
Untuk itu, warga meminta pemeriksaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II tidak hanya menyasar sangadi, tetapi juga pembeli, pengukur, penunjuk lokasi, dan pihak terkait lainnya.
“Kami minta semua diperiksa. Jangan hanya Sangadi saja, semua harus diperiksa. Termasuk Papa Gi, Anggota Dewan yang disebut-sebut itu,” tegas warga.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya menghubungi anggota DPRD Kotamobagu berinisial AS.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.








