JAKARTA, SulutPlus.news – Harta hasil kejahatan pelaku penipuan dan penggelapan kini dapat dirampas negara untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
Ketentuan tersebut berlaku setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 202.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan, mekanisme pemidanaan yang berjalan selama ini kerap hanya berujung pada hukuman penjara bagi pelaku tanpa diikuti pengembalian kerugian materiil korban.
“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson Tandra.
Menurut Soedeson, aturan pemulihan kerugian tersebut secara spesifik menjangkau korban penipuan yang dilakukan oleh koperasi bermasalah maupun biro perjalanan ibadah fiktif.
Selain tindak pidana penipuan dan penggelapan, undang-undang ini juga mengatur penyitaan aset pada perkara korupsi, narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, hingga terorisme.
Penyitaan Tetap Melalui Pengadilan
Untuk memastikan aset pelaku dapat dialihkan kepada korban meski proses pidana terhambat, UU Perampasan Aset menetapkan dua mekanisme penyitaan, yakni berdasarkan putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).
Jalur tanpa putusan pidana diterapkan apabila pelaku penipuan atau tindak pidana lainnya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Meski demikian, Soedeson menegaskan aparat penegak hukum tidak dapat menyita aset secara sepihak tanpa proses hukum.
Pelaksanaan perampasan tanpa putusan pidana tetap dijalankan melalui mekanisme hukum perdata dan wajib mengantongi penetapan pengadilan.
Badan Independen Pengelola Aset Korban
Guna mengeksekusi pengembalian kerugian, UU Perampasan Aset mengamanatkan pembentukan badan independen yang bertugas menyimpan, mengelola, dan melelang barang sitaan maupun rampasan.
Dana hasil pengelolaan atau penjualan aset tersebut nantinya dialokasikan untuk dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, serta memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.
Dalam kasus korupsi, negara juga diberi kewenangan merampas harta lain milik pelaku apabila aset hasil korupsi tidak mencukupi untuk menutup total kerugian negara.
Soedeson menyebutkan, pembahasan regulasi ini telah melalui lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, ahli hukum, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan sebelum disahkan menjadi undang-undang.




