KOTAMOBAGU, SulutPlus.news – Peran oknum anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial AS alias Papa Gi dalam dugaan jual beli kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), akhirnya dibongkar warga.
Berdasarkan pengakuan warga saat ditemui di lokasi pada Jumat, 13 November 2026, transaksi yang kini meluas hingga mencakup dua titik, yakni kawasan Batu Kilat dan wilayah Marpaung, dengan estimasi luas lahan mencapai lebih dari 300 hektare.
Transaksi ini disebut mulai disusun sejak akhir tahun 2025 hingga awal 2026 tanpa melalui musyawarah desa atau kesepakatan terbuka dengan seluruh warga.
Dalam praktiknya di lapangan, warga mengungkap bahwa oknum legislator berinisial AS diduga turut mendatangi langsung kawasan Batu Kilat bersama warga penunjuk lokasi berinisial SM dan AM, serta belasan warga lainnya sebelum pembayaran dilakukan.
“Iya saya naik langsung waktu itu. Kalau tidak salah ada 18 orang termasuk penunjuk lokasi. Waktu itu Papa Gi juga sempat ikut naik ke lokasi bersama kami, bahkan sempat tidur di lokasi,” ungkap seorang warga yang mengaku ikut dalam rombongan peninjauan tersebut.
Selain dugaan keterlibatan dalam peninjauan lapangan, warga juga mengeluhkan adanya pemotongan pembayaran yang merugikan pemilik lahan.
Dari harga kesepakatan awal sebesar Rp10 juta per hektare, warga mengaku hanya menerima uang berkisar antara Rp3 juta hingga Rp7 juta per hektare setelah dipotong pihak tertentu.
Jika dikalkulasikan dengan luas lahan 300 hektare lebih, total nilai transaksi diperkirakan menembus lebih dari Rp3 miliar.
Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kotamobagu ini sebelumnya juga dibenarkan oleh Camat Lolayan Ip Linggotu.
IP mengaku telah mendengar informasi transaksi tersebut dan langsung melakukan konfirmasi kepada Sangadi Matali Baru Wien Lomamay.
Sementara itu, Sangadi Matali Baru Wien Lomamay saat memberikan klarifikasi di Dinas Kehutanan pada Senin, 9 November 2026, membenarkan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas lebih dari 100 hektare untuk pembeli berinisial GLA alias Glen dengan harga Rp10 juta per hektare atas nama masyarakat.
Hasil pemeriksaan lapangan dan geotagging oleh Tim Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH Unit II Boltim-Bolsel pada Selasa, 3 November 2026, dipastikan bahwa lokasi Batu Kilat berada di dalam kawasan HPT Mobungayom yang secara hukum dilarang untuk diperjualbelikan.
Kepala UPTD KPH Unit II Boltim-Bolsel Ahmad Djunaedi menegaskan, di atas lokasi tersebut telah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kepada salah satu perusahaan tambang.
Atas temuan ini, masyarakat mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan wilayah Sulawesi untuk mengusut tuntas dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat; mulai dari pembeli, penunjuk lokasi, pengukur, hingga oknum anggota DPRD Kotamobagu.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya meminta konfirmasi kepada anggota DPRD Kotamobagu berinisial AS via WhatsApp, termasuk warga berinisial SM, serta pembeli berinisial GLA.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.







