MANADO, SulutPlus.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sulut mencapai 8,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.
Angka tersebut melampaui tingkat inflasi nasional yang berada di level 3,23 persen.
Berdasarkan data BPS, inflasi Sulut secara bulanan tercatat sebesar 0,57 persen (month-to-month/mtm), sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 7,96 persen (year-to-date/ytd).
Tekanan harga pangan terutama dipicu oleh kenaikan komoditas tomat, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, dan beras akibat penurunan produksi, cuaca panas berkepanjangan, serta kendala distribusi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, dan pemangku kepentingan terkait harus mendeteksi dini potensi kenaikan harga serta segera melakukan intervensi terukur.
“Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika harga sudah tinggi. Kita harus mampu mendeteksi sejak dini potensi kenaikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan segera melakukan intervensi pada komoditas maupun wilayah yang mengalami tekanan harga,” ujar Jemmy di Manado, Selasa, 3 November 2026.
Untuk meredam gejolak harga tersebut, Pemprov Sulut menyiapkan lima langkah utama:
Pertama, stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar terarah pada komoditas kritis.
Kedua, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah (KAD) dengan sentra produksi serta pemantauan stok pasar.
Ketiga, peningkatan produksi lokal lewat pemetaan sentra tani, penyaluran bantuan benih, sarana pertanian, dan pengendalian hama.
Keempat, optimalisasi peran Bulog dan BUMD dalam penguatan cadangan pangan, penyaluran beras SPHP, serta penyerapan hasil panen petani.
Kelima, pengawasan dan koordinasi rutin TPID melalui evaluasi mingguan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan maupun kenaikan harga tak wajar.
Jemmy mengingatkan pentingnya kesiapan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kebijakan pengendalian harga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara daya beli konsumen dan tingkat pendapatan petani.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita juga harus menjaga agar petani memperoleh harga yang layak,” katanya.
Pemprov Sulut mengimplementasikan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—guna memastikan seluruh perangkat daerah bekerja terpadu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
