MANADO, Sulutplus.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengalokasikan anggaran sekitar Rp180 miliar untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2027.
Dana tersebut bersumber dari ruang fiskal hasil kebijakan relaksasi pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus menjelaskan, total kewajiban pinjaman PEN Pemprov Sulut mencapai sekitar Rp1,8 triliun dan telah dicicil secara rutin sejak 2022 dengan alokasi sekitar Rp250 miliar per tahun.
Melalui skema relaksasi pada 2027, Pemprov Sulut sementara hanya membayar bunga sehingga selisih anggarannya dapat dialihkan untuk belanja pembangunan.
“Kurang lebih Rp180 miliar akan kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan,” kata Yulius Selvanus.
Ia menegaskan, pengajuan relaksasi tersebut bukan bentuk penundaan kewajiban tanpa batas, melainkan strategi pengelolaan fiskal agar anggaran daerah lebih produktif. Pemprov Sulut tetap menargetkan seluruh pinjaman PEN lunas pada 2029.
“Mengapa kita minta relaksasi utang PEN yang selama ini kita tertib membayar? Kita minta relaksasi, tetapi kewajiban membayar utang tetap dilakukan sehingga target tahun 2029 utang PEN kita lunas semua. Kalau ada relaksasi, uang yang biasa kita bayar utang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan,” ujarnya.
Menurut Yulius, penguatan anggaran jalan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai fokus utama pada 2027.
Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan ruas jalan prioritas guna memperlancar mobilitas warga serta konektivitas ekonomi antarwilayah di Sulut.







