JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme ini lebih efisien dibandingkan pilkada langsung yang selama ini digelar.
Sugiono menjelaskan, biaya pelaksanaan pilkada langsung terus meningkat signifikan. Pada 2015, dana hibah dari APBD mencapai hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 anggaran melonjak hingga Rp37 triliun.
Menurutnya, dana sebesar itu bisa dialihkan untuk program produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Biaya kampanye calon kepala daerah juga sangat mahal, sehingga seringkali menjadi hambatan bagi figur kompeten. Dengan pilkada lewat DPRD, ongkos politik bisa ditekan,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Meski digelar melalui DPRD, Sugiono menegaskan esensi demokrasi tetap terjaga. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilu, sehingga keputusan mereka tetap mencerminkan suara masyarakat.
“Akuntabilitas justru lebih ketat. Partai politik harus mengikuti kehendak konstituen jika ingin bertahan di daerah,” tambahnya.
Gerindra juga menilai skema ini dapat mengurangi polarisasi yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Namun, Sugiono menekankan perlunya kajian mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan kesan tertutup.
“Rencana ini harus dibahas secara terbuka dan inklusif,” katanya.
Di Sulawesi Utara, wacana ini mendapat perhatian khusus karena biaya politik yang tinggi sering menjadi kendala bagi tokoh lokal.
Pengamat politik asal Manado, Dr. Johanis Londa, menilai usulan ini bisa membuka peluang bagi figur daerah yang memiliki kapasitas, tetapi terbatas secara finansial.
“Jika DPRD diberi kewenangan, maka kualitas diskusi politik di daerah akan lebih substantif. Namun, transparansi proses harus dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
