Kotamobagu, SulutPlus.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu resmi menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Adat.

Momen penting ini berlangsung dalam rapat paripurna tingkat II di Gedung DPRD, dihadiri oleh Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., unsur Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus anggota Komisi III DPRD dari Fraksi PDIP, Dr. Ns Henny Kaseger, S.Kep., M.Kes, dipercaya membacakan pendapat akhir fraksi.

Ia menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat adat Kotamobagu yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan norma lokal.

“Adat adalah sistem nilai yang diwariskan turun-temurun, bersifat mengikat, dan sering kali memiliki sanksi sosial meski tidak tertulis,” ujar Henny Kaseger dalam pidatonya.

Mengapa Perda Adat Diperlukan?

Kotamobagu dikenal sebagai bagian dari wilayah Totabuan Bolaang Mongondow, yang secara historis merupakan negeri adat.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat telah lama tunduk pada hukum adat, mulai dari prosesi pernikahan, kematian, hingga pergantian kepemimpinan daerah.

Menurut Henny, pengajuan Ranperda ini didasari oleh aspirasi para pemangku kepentingan adat yang menginginkan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum terhadap tradisi lokal.

Ia merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan hukum.

“Pemajuan kebudayaan adalah upaya mengembangkan nilai luhur bangsa. Maka, keberadaan Lembaga Adat Daerah (LAD) menjadi sangat krusial,” tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kotamobagu tahun 2025, terdapat lebih dari 40 komunitas adat aktif yang menjalankan ritual dan tradisi secara berkala.

Namun, belum ada regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur peran dan fungsi lembaga adat dalam struktur pemerintahan lokal.