MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp114.436.950.895 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sulut.
Penyaluran ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulut, sebagai wujud sinergi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, SE menegaskan bahwa DBH merupakan bentuk dukungan nyata Pemprov terhadap pembangunan di daerah.
Dana tersebut disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing kabupaten/kota untuk periode Januari–Mei 2026.
“Sebagai wujud sinergitas dan dukungan terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk menghadirkan kualitas layanan publik yang lebih baik, maka DBH sebesar Rp114,4 miliar disalurkan ke RKUD masing-masing,” ujar Gubernur dalam sambutannya di Lapangan Kantor Gubernur.
Menurut Gubernur, pembangunan Sulawesi Utara tidak bisa dilakukan sendiri.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar program pembangunan berjalan terpadu dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Cita-cita luhur ini tidak akan tercapai jika kita berjalan sendiri-sendiri. Kita wajib mengutamakan sinergi dan kolaborasi yang kokoh,” tegasnya.
Momentum HUT ke-62 juga menjadi ruang evaluasi capaian pembangunan. Hingga Semester I 2026, ekonomi Sulut tumbuh 5,42 persen, IPM mencapai 76,32, angka kemiskinan turun ke 6,32 persen, dan inflasi terkendali di 2,53 persen.
Gubernur menekankan bahwa capaian ini patut disyukuri, namun harus menjadi pijakan untuk target pembangunan lebih besar.
Pemprov terus mendorong keberlanjutan program strategis, peningkatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi mandiri.
Dalam pidatonya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memaknai tema HUT ke-62, “Sulut MELAJU”, dengan semangat gotong royong dan mapalus.
“Mari kita melaju bersama, bekerja bersama, saling menopang, saling menguatkan, dan bersatu untuk membangun daerah menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Penyaluran DBH ini bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi instrumen penting mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan keterpaduan program, dukungan fiskal, dan kolaborasi lintas pemerintahan, manfaat pembangunan diharapkan semakin dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Bumi Nyiur Melambai.
