MANADO, SulutPlus.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, melalui Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu, 26 November 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa korupsi adalah musuh senyap yang merugikan masyarakat miskin dan menghambat pertumbuhan daerah.
Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara proaktif, dinamis, dan tanpa kompromi.
“Korupsi merenggut hak rakyat miskin dan memperlambat laju pembangunan. Pencegahan harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan hanya di atas kertas,” tegas Gubernur Yulius.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menambahkan, Sulut harus menjadi contoh di kawasan timur Indonesia dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis integritas.
“Kami siap mendampingi pemerintah daerah sebagai konsultan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Dengan digitalisasi penuh, Pemprov Sulut berharap dapat menekan potensi konflik kepentingan dan mempercepat pelayanan masyarakat.
Turut hadir Sekjen KPK Cahya Harefa, Ketua DPRD Sulut, dr Andi Silangen, serta Koordinator dan Supervisi KPK Wilayah IV, Eddy Suryanto.
Komitmen Pemprov Sulut
1. Digitalisasi pelayanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Budaya integritas dengan menempatkan pejabat tinggi pratama sebagai teladan.
3. Model tata kelola bersih untuk kawasan timur Indonesia.***
