JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 25 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, dipastikan akan menjadi sorotan publik.
Aksi ini dipicu kebijakan DPR RI yang mengganti fasilitas rumah jabatan dengan tunjangan uang senilai Rp50 juta per bulan bagi setiap anggota dewan.
Kebijakan tersebut menimbulkan gelombang kritik karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi kebutuhan pokok masih berada di kisaran 4,2 persen pada Juli 2025, sehingga kebijakan DPR dipandang tidak memiliki sensitivitas sosial.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keterbukaan terhadap rencana demonstrasi tersebut. Ia menegaskan pintu parlemen tidak tertutup bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan.
“Kami akan mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi publik. Badan Aspirasi Masyarakat DPR siap menampung dan menindaklanjuti masukan,” ujar Puan dalam konferensi pers di Senayan, Kamis, 21 Agustus 2025.
Puan menambahkan, dialog terbuka adalah cara terbaik agar kebijakan DPR tidak dipersepsikan hanya menguntungkan elit politik.
Di Sulawesi Utara, respons terhadap isu ini mencuat di media sosial. Sejumlah aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat menilai DPR seharusnya lebih fokus pada program kesejahteraan rakyat ketimbang menaikkan tunjangan pejabat.
Ali, pengamat kebijakan publik di Manado, menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Rakyat masih bergelut dengan harga beras yang menembus Rp15 ribu per kilogram. Di saat yang sama, DPR justru menaikkan tunjangan hingga Rp50 juta per bulan. Kontras ini menimbulkan kesan ketidakadilan,” ujarnya.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, total anggaran untuk tunjangan perumahan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp300 miliar per tahun, jika dikalikan 575 anggota dewan.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran subsidi pupuk yang hanya Rp26 triliun untuk jutaan petani di seluruh Indonesia.
Polemik tunjangan DPR Rp50 juta ini memperlihatkan jurang antara elit politik dan kondisi nyata masyarakat.
Aksi demonstrasi 25 Agustus akan menjadi momentum penting: apakah DPR mampu mengembalikan kepercayaan publik melalui transparansi dan dialog, atau justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. (*)
