MANADO – Teka-teki mengenai perombakan kabinet di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya terjawab.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, memastikan bahwa rolling jabatan untuk posisi eselon II, III, dan IV akan segera dieksekusi mulai Juni 2026 ini.
Langkah penyegaran organisasi ini dipastikan tidak dilakukan secara masal, melainkan menggunakan strategi khusus yang terukur.
Menurut Tahlis Gallang, keputusan untuk melakukan mutasi secara bergelombang diambil demi menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik agar tidak goyah di tengah transisi.
“Dipastikan bulan Juni ini akan segera dilakukan rolling. Namun perlu diketahui, untuk mekanisme pelaksanaannya tidak akan dilakukan secara serentak, tapi secara bertahap,” ujar Tahlis.
Pendekatan bertahap ini dinilai sebagai langkah taktis. Dengan mencicil pergantian pejabat, Pemprov Sulut dapat memastikan proses serah terima jabatan (sertijab) dan adaptasi di setiap instansi berjalan mulus tanpa mengganggu jalannya program kerja yang sedang berjalan.
Dalam penentuan figur yang akan mengisi pos-pos strategis, Pemprov Sulut tidak lagi hanya bersandar pada formalitas administratif semata.
Tahlis menekankan bahwa Gubernur Yulius menerapkan standar tinggi yang mengombinasikan aspek profesionalisme dan keselarasan visi.
Ada tiga poin krusial yang menjadi rapor penilaian bagi para kandidat pejabat:
Kompetensi Teknis: Kemampuan dan keahlian nyata dalam mengeksekusi program kerja.
Rekam Jejak (Track Record): Evaluasi kinerja pada jabatan sebelumnya, termasuk tingkat integritas.
Chemistry dengan Pimpinan: Keselarasan visi dan kemampuan menerjemahkan arahan strategis kepala daerah.
“Arah Bapak Gubernur jelas dan tidak berubah. Beliau butuh figur yang kuat secara kompetensi, teruji rekam jejaknya, dan memiliki integritas yang loyalitas terhadap visi pembangunan daerah,” tambah Tahlis.
Kebijakan mutasi ini menjadi refleksi nyata dari gaya kepemimpinan Gubernur Yulius yang dinilai tegas dan berprinsip.
Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik, perombakan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya akselerasi target pembangunan nasional yang disinkronkan ke daerah.
Jabatan di era transisi ini diposisikan sebagai amanah strategis, bukan sekadar hadiah posisi.
Dengan menempatkan figur yang adaptif dan kompetitif di pos-pos kunci, Pemprov Sulut diharapkan mampu mempertahankan stabilitas ekonomi daerah yang selama ini tangguh menghadapi tantangan global.
Langkah progresif ini sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada seluruh ASN di Sulut: hanya mereka yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan loyal pada visi daerah yang akan mendapat tempat di kabinet baru.
