MANADO, SulutPlus.news – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan adanya dua bibit siklon tropis, 97S dan 98S, yang terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia.
Meski peluang berkembang menjadi siklon tropis dalam 72 jam ke depan masih rendah, dampaknya sudah terasa berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah.
BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta mendeteksi bibit siklon tropis 97S di koordinat 11.8°LS dan 120.8°BT dengan kecepatan angin maksimum 25 knot (46 km/jam) serta tekanan minimum 1009 hPa.
Sementara bibit siklon 98S terpantau di Samudra Hindia barat daya Bengkulu pada 8.2°LS dan 101.4°BT, dengan kecepatan angin 20 knot (37 km/jam) dan tekanan 1007 hPa.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menegaskan bahwa kedua bibit siklon ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap cuaca ekstrem.
Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan bahwa pemantauan intensif terus dilakukan agar informasi terbaru segera disampaikan kepada masyarakat dan instansi terkait.
Bibit siklon 97S terpantau aktif pada 16 November 2025, sedangkan bibit siklon 98S mulai terdeteksi sejak 15 November 2025 pukul 01.00 WIB.
Meski peluang intensifikasi rendah, bibit siklon ini tetap berbahaya karena memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas nelayan, transportasi laut, hingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di daratan.
Di Sulawesi Utara, meski tidak termasuk wilayah terdampak langsung, pengalaman nelayan di Bitung menunjukkan bahwa gelombang tinggi di Samudra Hindia sering memengaruhi jalur distribusi ikan ke pasar lokal.
Seorang nelayan, Markus Langi, mengatakan kepada redaksi bahwa informasi BMKG sangat penting:
“Kalau ada peringatan gelombang tinggi, kami biasanya menunda melaut. Lebih baik kehilangan satu hari kerja daripada menghadapi risiko di laut,” ujarnya.
Konteks ini menegaskan bahwa dampak siklon tidak hanya dirasakan di daerah pusat bibit, tetapi juga berimbas pada rantai ekonomi dan distribusi pangan di wilayah lain. (*)
