JAKARTA – Penetapan awal Ramadan 2026 menjadi sorotan publik setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 2 dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB menetapkan libur Idul Fitri 1447 Hijriah pada 20–21 Maret 2026. Ketentuan ini memberi gambaran awal mengenai rentang waktu ibadah puasa Ramadan tahun depan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kepastian awal puasa tetap menunggu sidang isbat yang dijadwalkan pada 17 Februari 2026 (29 Syakban 1447 H). Sidang akan mengombinasikan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal) di berbagai titik pengamatan di Indonesia.
Perbedaan Metode Penetapan
– Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan standar visibilitas hilal tertentu. Proyeksi awal Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
– Muhammadiyah melalui Maklumat PP Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan metode hisab hakiki wujudul hilal.
– Nahdlatul Ulama (NU) belum mengumumkan resmi, menunggu hasil rukyatul hilal dengan metode Hisab Imkanur Rukyah NU (IRNU).
Perbedaan ini bukan hal baru. Sejak lama, organisasi keagamaan di Indonesia memiliki pendekatan masing-masing, namun tujuan utamanya tetap sama: memastikan ibadah sesuai syariat.
Respons Masyarakat
Di Sulawesi Utara, sejumlah tokoh agama menyampaikan bahwa masyarakat sudah terbiasa menghadapi perbedaan penetapan awal puasa.
“Yang terpenting bukan perbedaan tanggal, tetapi kesiapan hati menyambut Ramadan. Masyarakat Sulut biasanya mengikuti keputusan resmi pemerintah, namun tetap menghormati pilihan ormas lain,” ujar Hairil Mokoagow, warga Kelurahan Matali.
Dari sisi sosial, perbedaan penetapan awal puasa sering menjadi bahan diskusi di media lokal. Namun, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masyarakat tetap menjaga kebersamaan, terutama dalam kegiatan sosial seperti pasar murah Ramadan dan buka puasa bersama lintas komunitas.
Penanggalan Hijriah
Penanggalan Hijriah berbasis peredaran bulan. Awal Ramadan ditentukan ketika hilal terlihat setelah matahari terbenam di akhir Syakban. Jika hilal belum memenuhi kriteria visibilitas, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari.
Metode hisab dan rukyat menjadi landasan utama. Perbedaan hasil antara keduanya kerap memunculkan variasi penetapan, namun tetap dalam koridor ilmiah dan syariat.
Imbauan Pemerintah
Kepastian awal Ramadan 1447 Hijriah secara nasional tetap menunggu hasil sidang isbat. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan menyikapi perbedaan dengan bijak. Ramadan diharapkan menjadi momentum kebersamaan, bukan perpecahan.
