JAKARTA — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menegaskan pentingnya membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat dan berbasis integritas saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Fokus Boltim: Pengawasan Internal dan Transparansi
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Bupati Oskar memaparkan tantangan korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pengadaan barang/jasa.
“Korupsi di daerah sering kali berakar pada lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta kurangnya transparansi dalam pelayanan publik,” ujar Oskar.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan program, dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan KPK.
Strategi Boltim: Asistensi dan Budaya Integritas
Oskar menyampaikan bahwa Boltim telah mulai memperkuat sistem pengawasan melalui pelatihan aparatur, asistensi regulasi, dan digitalisasi proses pengadaan.
Namun, menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada karakter birokrasi.
“Integritas adalah benteng pertama melawan korupsi. Tanpa integritas, aturan hanya menjadi formalitas, pengawasan melemah, dan celah pelanggaran terbuka lebar,” tegasnya.
Komitmen Bersama Sulut
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, para bupati/wali kota, ketua DPRD, inspektur daerah, dan kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, kepala daerah, dan DPRD se-Sulut untuk memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum secara berkelanjutan.
