BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, di Kantor Bupati Boltim, Sabtu (7/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Boltim.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, jajaran anggota DPRD, pimpinan OPD, serta tenaga ahli Bupati.
Dalam sambutannya, Oskar menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah penting untuk menyampaikan langsung tantangan pembangunan daerah kepada wakil rakyat di Senayan.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama DPRD dan seluruh OPD menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ibu Yasti. Ini harapan besar bagi kami untuk berdiskusi terbuka dan menyampaikan kondisi riil daerah, terutama terkait infrastruktur,” ujar Oskar.
Ia menyoroti keterbatasan proyek fisik akibat penyesuaian kebijakan nasional, namun tetap optimistis melalui komunikasi langsung dengan DPR RI, program strategis dapat diperjuangkan.
Sementara itu, Yasti menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI dalam menyerap aspirasi daerah.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk mendengar langsung, berdiskusi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Boltim. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Yasti mengungkapkan sejumlah program infrastruktur telah menunjukkan perkembangan signifikan. Fokus utama adalah pembangunan jalan daerah dan jalan sentra tani dengan total anggaran sekitar Rp160 miliar. Program ini sudah masuk dalam green book Bappenas dan ditargetkan mulai tender pada Mei–Juni 2026.
Selain itu, usulan pembangunan jembatan gantung juga mendapat perhatian. Dari dua usulan, satu jembatan dipastikan akan direalisasikan tahun ini sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.
Terkait Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Yasti menyebutkan pihaknya memperjuangkan tiga paket pekerjaan untuk Boltim, termasuk fleksibilitas lebar jalan agar pembangunan lebih maksimal. Usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga.
Pembangunan infrastruktur di Boltim menjadi isu krusial karena wilayah ini masih menghadapi keterbatasan akses jalan antar desa dan sentra produksi pertanian.
Data BPS Sulawesi Utara 2025 mencatat lebih dari 40 persen jalan desa di Boltim berstatus rusak ringan hingga berat. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi hasil tani dan mobilitas masyarakat.
Sejumlah warga Desa Buyat menyampaikan harapan agar pembangunan jalan sentra tani segera terealisasi.
“Kami sering kesulitan mengangkut hasil panen karena jalan rusak. Kalau program ini benar-benar jalan, pasti sangat membantu,” ujar Ahmad, petani lokal.
