MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan penambang rakyat.
Langkah nyata itu ditunjukkan lewat penjajakan kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi tata kelola pertambangan yang lebih adil.
Pertemuan resmi yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026), mempertemukan Gubernur Yulius dengan Direktur Utama Antam, Untung Budiharto.
Agenda tersebut memastikan hasil tambang rakyat dihargai sesuai standar internasional, sekaligus membuka ruang pendampingan teknis agar aktivitas penambangan lebih aman dan berkelanjutan.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai sesuai standar, termasuk mengacu pada LBMA,” tegas Gubernur Yulius.
Dalam dialog tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kehadiran negara melalui BUMN.
Skema pembelian hasil tambang oleh Antam diharapkan memberi kepastian harga yang transparan, sehingga penambang tidak lagi terjebak dalam praktik jual rugi.
Selain aspek harga, kerja sama ini juga menyentuh dimensi pemberdayaan. Antam diharapkan mendampingi penambang rakyat dengan edukasi dan teknologi, agar mereka mampu bekerja lebih profesional tanpa mengorbankan keselamatan maupun lingkungan.
Pertemuan turut dihadiri Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi besar Pemprov Sulut untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang berpihak pada masyarakat.
Saat ini, tim teknis Antam bersama Dinas ESDM Sulut tengah merumuskan detail kerja sama. Jika terealisasi, langkah ini diyakini akan menjadi angin segar bagi ribuan penambang rakyat yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan.
