MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menitikberatkan pada pencegahan, deteksi dini, respons cepat dan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus meminta pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, perangkat daerah, dunia usaha serta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera bertindak ketika menemukan potensi kebakaran.
Deteksi Dini Jadi Perhatian
Pemprov Sulut mendorong peningkatan pemantauan wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Pemantauan hotspot dan titik api, pemetaan wilayah rawan, penguatan sistem peringatan dini serta penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi bagian dari langkah pencegahan.
Kesiapan personel dan peralatan juga diminta terus diperkuat. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait menjadi penting agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum meluas.
“Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar baru bergerak. Kewaspadaan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi budaya bersama,” kata Yulius.
Ia meminta seluruh pihak sigap melihat kondisi di wilayah masing-masing dan segera mengambil langkah apabila menemukan potensi kebakaran.
Kabupaten dan Kota Diminta Siaga
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan perangkat penanganan bencana dalam kondisi siap, termasuk personel, sarana-prasarana, logistik serta mekanisme komunikasi dan komando.
Langkah tersebut mencakup identifikasi lokasi rawan, pemantauan lapangan, penyiapan posko bila diperlukan, serta kesiapan peralatan pemadaman.
Koordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, Manggala Agni, pemerintah desa dan kelurahan hingga masyarakat juga perlu diperkuat.
“Saya minta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memantau wilayahnya. Pastikan personel siap, peralatan siap, koordinasi siap dan informasi kepada masyarakat berjalan,” tegas Yulius.
Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas
Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Perlindungan masyarakat di wilayah terdampak juga menjadi perhatian, termasuk penyampaian informasi, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan dan dukungan evakuasi apabila kondisi mengharuskan.
Ketika kebakaran terjadi, respons dilakukan secara terpadu melalui pemadaman dan penyekatan, pendinginan, patroli serta pemantauan pascakebakaran. Keselamatan petugas yang bekerja di lapangan juga harus menjadi bagian dari penanganan.
Karhutla berpotensi memengaruhi kualitas udara, lingkungan, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah menilai penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dengan penggunaan informasi mengenai cuaca, hotspot, kondisi lahan dan perkembangan kebakaran.
Masyarakat Diminta Segera Melapor
Masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah kebakaran. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, tidak membuang benda yang dapat memicu api di kawasan rawan serta segera melaporkan asap atau titik api yang mencurigakan.
“Masyarakat adalah bagian penting dari sistem pencegahan. Kalau melihat asap atau titik api, segera laporkan. Jangan dianggap sepele,” ujar Yulius.
Selain pencegahan dan pemadaman, penanganan karhutla juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang menyebabkan kebakaran apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Setelah api dikendalikan, pemulihan lingkungan, rehabilitasi kawasan terdampak dan evaluasi penyebab kebakaran juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian berulang.
Pemprov Sulut menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan manusia, perlindungan masyarakat, koordinasi terpadu dan pemulihan berkelanjutan. (Advertorial)
