MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berdaya saing.
Reformasi birokrasi ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Yulius saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 23 Tahun 2026.
Acara ini berlangsung di Aula Integritas BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Yulius, pesatnya perkembangan teknologi digital, dinamika geopolitik, dan kecerdasan buatan menuntut aparatur sipil negara untuk mengubah pola pikir.
Birokrasi kini tidak boleh lagi hanya berorientasi pada prosedur yang kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin birokrasi saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya aturan yang dibuat. Indikator keberhasilan adalah kemampuannya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di tengah masyarakat,” ujar Yulius.
Yulius menambahkan bahwa investasi merupakan motor penggerak ekonomi yang vital bagi Sulut.
Masuknya modal asing maupun domestik berperan langsung dalam menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Nyiur Melambai.
Untuk mendukung iklim usaha tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat kepastian hukum dan mempercepat pelayanan publik.
Langkah nyata yang diambil meliputi reformasi perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), digitalisasi layanan, serta percepatan infrastruktur penunjang.
Upaya ini terbukti membuahkan hasil positif. Tren realisasi investasi di Sulawesi Utara menunjukkan grafik meningkat sepanjang tahun 2025 hingga semester pertama 2026.
Sektor strategis seperti industri pengolahan, energi, pariwisata, logistik, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang menjadi penyumbang terbesar masuknya modal.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.
Kualitas pelayanan publik dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten harus terus ditingkatkan agar birokrasi benar-benar menjadi fasilitator, bukan penghambat investasi.
Pembangunan ekonomi Sulawesi Utara ke depan juga dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi berkomitmen mengedepankan prinsip Green Economy (ekonomi hijau) dan Blue Economy (ekonomi biru) demi keseimbangan ekosistem jangka panjang.
Menutup arahannya, Yulius meminta para peserta PKN Tingkat II melahirkan proyek perubahan yang berdampak langsung pada kemudahan investasi dan efisiensi birokrasi.
Ia berharap pelatihan ini melahirkan agen perubahan yang mampu membawa Sulawesi Utara menjadi wilayah yang ramah investasi dan berdaya saing global.
