MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mulai memperketat koordinasi lintas lembaga guna memastikan akurasi data usaha daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa validitas data merupakan harga mati agar kebijakan pembangunan tidak terjebak dalam ruang spekulasi.
Hal tersebut disampaikan Tahlis saat menjadi keynote speaker dalam forum rekonsiliasi prelist Statistical Business Register (SBR) sebagai langkah persiapan krusial menuju Sensus Ekonomi 2026.
Dalam arahannya, Tahlis Gallang menyoroti risiko besar jika pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang cacat atau tidak terverifikasi. Ia mengingatkan bahwa data yang bersih adalah fondasi dari efektivitas program pemerintah.
“Tanpa data yang bersih dan terverifikasi, kebijakan hanya akan berjalan di atas asumsi. Arah pembangunan hanya akan menjadi spekulasi yang mahal jika tidak didukung basis data yang solid,” ujar Tahlis di hadapan peserta forum di Manado, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi soal teknis pengumpulan data di lapangan, melainkan sinkronisasi antar-instansi. Seringkali, ego sektoral mengakibatkan adanya perbedaan angka yang memicu bias dalam perencanaan ekonomi daerah.
Kata Tahlis, SBR bukan sekadar daftar nama perusahaan atau unit usaha. Tapi, sebagai instrumen strategis yang memotret profil dunia usaha secara riil.
Di Sulut, kesuksesan sensus ini akan sangat bergantung pada seberapa akurat prelist SBR yang disiapkan saat ini.
“Komitmen Pemprov Sulut sangat jelas, kita mendukung penuh. Rekonsiliasi ini harus melibatkan kolaborasi aktif. Kita ingin data yang dihasilkan nanti benar-benar mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Tahlis.
Dengan data yang presisi, diharapkan stimulus ekonomi maupun izin investasi di Sulut dapat lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Sensus Ekonomi sendiri, digelar setiap sepuluh tahun sekali merupakan agenda nasional untuk memotret peta kekuatan ekonomi Indonesia.
