BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid memimpin langsung pelaksanaan Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Daerah, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Kantor BKPSDM ini dirangkaikan dengan Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali, khususnya pada tahun berakhiran angka 6.
Sensus tahun 2026 ini menjadi pelaksanaan kelima dalam sejarah Indonesia.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus. Tahapan krusial pendataan dari rumah ke rumah telah dimulai sejak 15 Juni. Sebanyak 68 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 10 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) telah dikerahkan,” ujar Bupati.
Ia menekankan, sensus ini vital untuk memperbarui informasi struktur perekonomian daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi bisnis.
Data akurat akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Bupati pun mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah untuk menyukseskan agenda nasional ini dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bupati Iskandar mengingatkan ASN Bolsel agar hidup hemat, mengelola keuangan dengan bijak, serta menghindari pengeluaran berlebihan.
Beliau secara tegas melarang ASN terlibat dalam praktik judi online, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong.
“Jangan berharap pada judol atau pinjol. Berharaplah kepada Tuhan. Jika ada waktu luang, carilah pintu pemasukan baru yang halal dan kreatif, seperti bertani atau mengembangkan UMKM,” pesannya.
Bupati juga menekankan pentingnya disiplin ASN. Ia menyebut Bolsel sebagai satu-satunya daerah di BMR yang konsisten memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga kinerja dan pelayanan publik harus terus ditingkatkan.
Selain itu, ia menyoroti efisiensi anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, perjalanan yang hanya bersifat koordinasi tidak diperlukan lagi, kecuali undangan resmi yang penting.
Menutup arahannya, Bupati mengkritisi menurunnya kehadiran pegawai setelah tugas luar serta penggunaan media sosial yang tidak bijak oleh oknum ASN.
Pemkab Bolsel akan menelusuri hal tersebut dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran.
Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli, Staf Khusus, pimpinan OPD, serta seluruh ASN Bolsel.
