NAGASAKI, SulutPlus.news – Sejumlah lulusan SMK asal Sulawesi Utara (Sulut) yang bekerja di Jepang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.
Ungkapan tersebut muncul saat kunjungan resmi tim Pemerintah Provinsi Sulut yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Anik Yulius Selvanus, bersama Asisten I, Kepala Bappeda, Kadis Dikda, dan Karo Umum.
Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi tenaga kerja muda Sulut yang mengikuti program magang di Jepang. Menurut Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, pemantauan rutin penting agar pemerintah mengetahui langsung kesejahteraan dan perlindungan pekerja di luar negeri.
Dalam pertemuan di Tokyo dan Nagasaki, para peserta magang menyampaikan bahwa mereka bekerja dengan baik, mendapat perhatian dari perusahaan, serta memperoleh fasilitas kesejahteraan yang memadai.
Beberapa bahkan telah menggunakan penghasilan untuk investasi di kampung halaman, seperti renovasi rumah, usaha peternakan, hingga pemberian modal usaha bagi keluarga.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang selalu peduli dengan kami. Kehadiran tim pemerintah membuat kami merasa diperhatikan,” ujar salah satu peserta magang asal Minahasa.
Melalui Ketua Tim Penggerak PKK, Gubernur Yulius menitipkan pesan agar para pekerja tetap menjaga semangat, kesehatan, serta nama baik daerah. Ia juga mengingatkan agar mereka tidak melupakan orang tua dan keluarga di Sulut.
Pertemuan ditutup dengan ibadah singkat dan doa bersama. Ketua Tim Penggerak PKK berharap seluruh peserta magang dapat meraih kesuksesan sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda Sulut yang ingin bekerja di luar negeri.
Program magang ke Jepang menjadi salah satu jalur strategis bagi lulusan SMK Sulut untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperbaiki taraf hidup.
Data Dinas Pendidikan Sulut mencatat, sejak 2022 lebih dari 500 lulusan SMK telah diberangkatkan ke Jepang melalui kerja sama resmi dengan perusahaan mitra.
Kehadiran pemerintah dalam pemantauan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pekerja tidak mengalami eksploitasi.***
