MANADO – Pertemuan antara Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu (15/2/2026), meluruskan polemik ketidakhadiran Pemprov dalam pelantikan MUI.
Keduanya menegaskan komitmen menjaga hubungan harmonis dan memperkuat komunikasi.
Gubernur YSK menegaskan tidak pernah ada jarak antara pemerintah dengan MUI maupun organisasi keagamaan lain.
Ia menepis anggapan bahwa dirinya menjauh dari kegiatan umat Muslim. “Tidak ada jurang antara saya dan MUI. Kapan kegiatan muslim saya tidak datang?,” ujarnya.
Menurut YSK, ketidakhadirannya dalam pelantikan bukan bentuk pengabaian, melainkan karena padatnya agenda pemerintahan. Ia menyebut sudah mengutus perwakilan resmi, namun miskomunikasi membuat isu berkembang.
“Kadang komunikasi tersendat karena agenda gubernur sangat padat. Begitu komunikasi buruk, muncul kesalahpahaman,” jelasnya.
YSK juga menegaskan pintu komunikasi Pemprov selalu terbuka. “Jam 2 pagi pun kami masih terima. Tidak ada satupun organisasi maupun masyarakat di Sulut yang terlepas dari perhatian gubernur,” tegasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc, mengapresiasi sikap terbuka gubernur.
Ia menilai polemik yang sempat mencuat lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi. “Komunikasi itu penting. Pertemuan ini membuktikan keterbukaan Pak Gubernur,” ujarnya.
MUI Sulut menyatakan siap mendukung program kerja Pemprov dan memperkuat kolaborasi demi menjaga kerukunan serta stabilitas daerah.
Polemik yang sempat mencuat kini dianggap selesai, sekaligus membuka ruang sinergi lebih kuat antara pemerintah dan tokoh agama.
Data Kementerian Agama 2025 menunjukkan Sulut termasuk provinsi dengan indeks kerukunan umat beragama tinggi.
Pertemuan YSK dan MUI Sulut menjadi momentum menjaga reputasi tersebut sekaligus memperkuat stabilitas sosial di daerah.
