SulutPlus.news – Pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600.000 untuk Oktober 2025.
Meski demikian, calon penerima tetap diminta memperbarui data rekening agar dana bantuan dapat tersalurkan dengan tepat saat pencairan dimulai.
Berhak Menerima dan Mengapa BSU Belum Cair?
BSU BPJS Ketenagakerjaan ditujukan bagi pekerja aktif yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah batas tertentu.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, program ini bertujuan meringankan beban ekonomi pekerja serta mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
“Penyaluran BSU adalah bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli dan stabilitas tenaga kerja,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat (10/9/2025).
Hingga pertengahan Oktober, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait jadwal pencairan.
Namun, prioritas penyaluran masih diberikan kepada tenaga pendidik di satuan PAUD, KB, dan TPA.
Bagaimana Cara Update Rekening BSU?
Agar dana BSU dapat cair tanpa kendala, penerima wajib memperbarui informasi rekening melalui dua kanal resmi:
1. Situs BSU BPJS Ketenagakerjaan
- Akses laman: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Masukkan data pribadi dan cek status penerima
- Jika terdaftar, isi nomor rekening aktif dari bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) atau BSI
- Pastikan nama pemilik rekening sesuai dengan data BPJS
- Konfirmasi dan tunggu notifikasi bahwa pembaruan berhasil
2. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
- Login ke aplikasi JMO
- Pilih menu “Profil Saya” atau “Pengkinian Data”
- Perbarui informasi rekening, nomor ponsel, dan email
- Pastikan data valid dan sesuai identitas
Program BSU pertama kali diluncurkan pada masa pandemi dan terus berlanjut sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global.
Pada periode Juni–Juli 2025, sebanyak 16 juta pekerja menerima BSU, turun dari target awal 17,3 juta orang. Penurunan ini disebabkan oleh proses verifikasi ketat dan penyesuaian anggaran. (*)
