Sulutplus.news – Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang diizinkan Iran melintas di Selat Hormuz. Padahal, kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1950.
Keputusan Iran ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat hubungan bilateral kedua negara selama ini berjalan baik.
Sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran pada 28 Februari 2026, jalur perdagangan energi di Selat Hormuz terganggu.
Selat yang menjadi jalur vital bagi distribusi minyak dan gas dunia itu kini berada dalam pengawasan ketat militer Iran.
Kapal tanker pengangkut BBM dan gas yang biasanya bebas melintas mulai dibatasi secara selektif.
Perkembangan terbaru menunjukkan Iran melarang kapal-kapal milik negara lain melintas, terutama yang berafiliasi dengan AS dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan hanya enam negara yang diizinkan melintas di Selat Hormuz. Negara-negara tersebut dianggap sebagai “sahabat baik” Iran, yakni China, Rusia, Pakistan, Irak, India, dan Bangladesh.
“Koordinasi dengan negara-negara tersebut akan terus berlanjut, bahkan setelah perang usai,” kata Araghchi, Kamis (26/3/2026).
Araghchi menegaskan kapal dari negara yang dianggap musuh tidak akan diberi izin transit. Kapal milik AS, Israel, serta beberapa negara Teluk yang terlibat konflik disebut tidak akan diizinkan melintas.
“Kita berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal musuh dan sekutu mereka lewat. Namun selat ini tetap terbuka bagi negara lain,” tegasnya.
Mengapa Indonesia Tidak Diizinkan?
Meski memiliki hubungan diplomatik baik dengan Iran, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang diberi akses.
Hal ini karena Iran hanya mengizinkan negara yang dianggap sekutu strategis dan memiliki kedekatan politik dalam konflik.
Indonesia selama ini dikenal mengambil posisi netral dalam konflik Timur Tengah. Sikap tersebut membuat Indonesia tidak masuk kategori “sahabat dekat” yang diprioritaskan Iran.
Dengan kata lain, hubungan diplomatik yang baik tidak cukup untuk menjamin akses strategis di tengah situasi perang.
Selain itu, kebijakan Iran juga bersifat politis. Dengan membatasi akses, Iran berusaha memperkuat aliansi dengan negara-negara yang dianggap mendukung kepentingannya, sekaligus menekan pihak yang dianggap tidak memberikan dukungan penuh.
Dampak bagi Indonesia
Larangan ini berpotensi mengganggu pasokan energi nasional. Kapal tanker Indonesia tidak bisa melintas langsung di Selat Hormuz, sehingga jalur distribusi BBM dan gas harus mencari alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dua kapal milik Pertamina International Shipping (PIS) masih tertahan di Selat Hormuz.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan negosiasi dengan otoritas Iran untuk mengupayakan pelepasan kedua kapal tersebut.
“Dalam negosiasi sekarang. Kan ini antre panjang, ini lagi negosiasi. Ya, kasih kami waktu ya. Masih negosiasi,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Selain itu, Bahlil menyebut dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencari pasokan minyak mentah dari berbagai negara.
Diketahui, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dampak perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi Indonesia.
Gangguan di Selat Hormuz sudah memicu kenaikan harga energi di negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura.
Indonesia berpotensi menghadapi dampak serupa jika pasokan tidak segera diamankan.
Keputusan Iran menutup akses bagi Indonesia menunjukkan bahwa hubungan diplomatik tidak selalu sejalan dengan kepentingan strategis.
Iran lebih mengutamakan negara yang dianggap sekutu politik dan militer dalam konflik.
Indonesia yang bersikap netral harus menghadapi konsekuensi berupa keterbatasan akses di jalur perdagangan internasional.
Situasi ini menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia, sekaligus tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global.
