MANADO – Isu beras plastik kembali menghebohkan publik Sulawesi Utara (Sulut) setelah sebuah video viral di media sosial menunjukkan warga Minahasa Selatan (Minsel) membandingkan nasi dari beras SPHP Bulog dengan beras lokal.
Narasi dalam video tersebut menyebutkan dugaan bahwa beras bantuan pemerintah mengandung plastik sintetis.
Namun, Bulog Sulut-Gorontalo (SulutGo) dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks yang meresahkan masyarakat.
Video berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan seorang warga yang mengklaim tekstur nasi dari beras SPHP berbeda dari beras kilang padi lokal.
Klaim tersebut langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu kekhawatiran di tengah masyarakat yang sedang menerima bantuan pangan dari pemerintah.
Kepala Bulog SulutGo, Ermin Tora, langsung turun tangan melakukan klarifikasi.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh, termasuk uji masak langsung di lapangan bersama penerima bantuan.
“Kami sudah cek di lapangan, kami sangrai berasnya. Hasilnya gosong, bukan meleleh seperti plastik. Artinya, beras itu asli dan layak konsumsi,” tegas Ermin.
Diketahui, Isu ini mencuat pada pertengahan Agustus 2025, tepat saat Pemerintah Provinsi Sulut sedang gencar menyalurkan bantuan pangan dan menggelar pasar murah di berbagai kabupaten.
Video pertama kali muncul dari Minahasa Selatan, namun dampaknya menyebar hingga ke Manado dan sekitarnya.
Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat, penyebaran informasi palsu seperti ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap program bantuan.
Menurut Ermin, semua proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi beras SPHP telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
“Setiap tahapan, mulai dari penimbangan hingga pengemasan, direkam dan diawasi sistem. Tujuannya untuk mencegah penyelewengan,” tambahnya.
Bulog SulutGo tidak hanya melakukan uji laboratorium sederhana, tetapi juga mendatangi langsung penerima manfaat bantuan.
Hasilnya, mayoritas warga menyatakan beras SPHP yang mereka terima dalam kondisi baik dan layak konsumsi.
“Ada yang bilang sudah habis 10 kilogram dan berharap ada bantuan lagi,” ungkap Ermin.
Di Sulut, program bantuan pangan menjadi tumpuan utama masyarakat berpenghasilan rendah.
Isu seperti ini tidak hanya mengganggu distribusi, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial.
Pemerintah daerah bersama Bulog kini memperkuat edukasi publik agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh konten viral yang belum terverifikasi.
Klarifikasi ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, yang menyebut tudingan beras plastik sebagai “tidak masuk akal.”
Ia menegaskan bahwa beras SPHP telah melalui pemeriksaan ketat oleh Badan Karantina Pertanian dan PT Sucofindo sebelum didistribusikan.
Bulog SulutGo mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Kami berharap klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat dan menghentikan penyebaran isu yang tidak berdasar,” tutup Ermin.
