KOTAMOBAGU, SulutPlus.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh transparansi program anak asuh yang digagas Pemerintah Kota Kotamobagu.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata.
Pendataan Harus Objektif
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, menekankan bahwa seluruh proses pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara objektif, dimulai dari tingkat kelurahan melalui RT dan RW.
“Kami ingin memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Kasenda menambahkan, publikasi data penerima bantuan akan dilakukan secara terbuka untuk mencegah adanya data fiktif, titipan, maupun intervensi kepentingan tertentu.
Pengawasan Dana dan Rencana Penambahan Anggaran
Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen mengawasi penggunaan dana agar benar-benar berdampak nyata bagi pendidikan anak-anak di Kotamobagu.
“Kami akan mendorong agar pada tahun 2026 pemerintah menambah anggaran sehingga bukan hanya siswa SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat terakomodasi,” kata Kasenda.
Peran Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Moch. Aljufri Ngandu, menegaskan bahwa pendataan akan melibatkan perangkat kelurahan secara langsung.
“Kami ingin memastikan tidak ada celah penyimpangan. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Harapan Masyarakat
Program anak asuh telah menjadi harapan bagi banyak keluarga di Kotamobagu, terutama mereka yang kesulitan membiayai pendidikan anak.
Dengan pengawasan DPRD dan keterlibatan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
Rincian Penerima Bantuan Anak Asuh 2025
– SD: 700 siswa, masing-masing menerima Rp1 juta
– SMP: 500 siswa, masing-masing menerima Rp1,5 juta
– SMA: 250 siswa, masing-masing menerima Rp1,7 juta.***
