LOLAYAN, SulutPlus.news – Titik terang terkait dugaan jual beli ratusan hektare lahan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, semakin menguat seiring terungkapnya pola transaksi dan peran pihak pembeli yang mengarah pada seorang Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
Keterangan yang dihimpun dari warga dan aparat desa memperjelas bagaimana transaksi penguasaan lahan di lokasi Batu Kilat tersebut dijalankan.
Warga setempat mengungkapkan bahwa pembelian lahan seluas ratusan hektare itu dikoordinir oleh seorang pengurus di tingkat desa dan dibeli oleh seorang ketua partai politik yang juga anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial AS alias “Papa Gi”.
“Pembelinya hanya satu orang, yaitu anggota dewan itu kalau tidak salah. Pengurusnya ada satu orang di desa kami. Jual beli ini sangat tidak adil pembagiannya ke masyarakat. Karena itu sebagian masyarakat mengaku kecewa, apalagi banyak potongannya dari harga Rp10 juta dalam satu hektare. Ada yang menerima Rp3 juta, ada juga yang menerima Rp7 juta. Jadi nominalnya tidak merata karena ada potongan,” ungkap seorang warga, Selasa, 10 November 2026.
Sebelumnya, Sangadi (Kepala Desa) Matali Baru Wien Lomamay dan Camat Lolayan Ip Linggotu telah membenarkan adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Kota Kotamobagu tersebut dalam penguasaan lahan di wilayahnya.
Wien mengakui bahwa dirinya menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama seorang warga berinisial GLA alias Glen seluas lebih dari 100 hektare dengan harga Rp10 juta per hektare.
Kendati demikian, saat memenuhi panggilan pemeriksaan di Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Senin, 9 November 2026, Wien menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah bertatap muka langsung dengan pembeli utama, melainkan mengetahui identitas tersebut dari berkas yang disodorkan oleh warga.
Pola penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan negara ini juga ditandai secara fisik di lapangan. Berdasarkan temuan, para pelaku menandai titik-titik lahan yang telah diperjualbelikan menggunakan cat warna merah dan biru serta menuliskan nama warga tertentu di pepohonan maupun patok.
Temuan tanda fisik tersebut kini menjadi fokus utama Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Boltim-Bolsel.
Pemeriksaan lapangan lanjutan dilakukan untuk memetakan secara persis luas lahan yang telah diberi tanda cat, diterbitkan SKT, dan diperjualbelikan, menyusul hasil geotagging yang memastikan lokasi tersebut berada di dalam kawasan HPT Mobungayom.
Hingga berita ini diterbitkan, Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial AS belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan maupun transaksi lahan tersebut meski upaya konfirmasi telah dilakukan.
Redaksi SulutPlus.news tetap membuka ruang hak jawab secara proporsional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
