BOLSEL, SulutPlus.news – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, meminta seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen manajemen risiko sebagai pedoman nyata dalam menjalankan program pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Iskandar saat membuka kegiatan Coaching Clinic atau pendampingan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Hotel Quality Manado, Rabu, 4 November 2026.
Kegiatan ini menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis.
Pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam sambutannya, Iskandar mengapresiasi dukungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program pemerintahan berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan,” tegas Iskandar.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mengikuti pendampingan secara serius dan menyusun dokumen berdasarkan sasaran strategis masing-masing.
Tahapan tersebut mencakup identifikasi risiko, penyusunan register risiko, hingga penetapan rencana tindak pengendalian yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas.
Menurut Iskandar, langkah tersebut diperlukan agar setiap perangkat daerah mampu mengenali potensi hambatan sejak awal sekaligus menyiapkan langkah pengendalian dalam pelaksanaan program.
Selain menyoroti penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati Bolsel juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk ketika menggunakan media sosial.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh isu yang berkembang, apalagi ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
“Sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M Arvan Ohy, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Bolsel, serta peserta pendampingan dari perangkat daerah.
