BOLSEL, Sulutplus.news – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), M Arvan Ohy, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (21/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Arvan menyampaikan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bolsel telah mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah daerah kini mendorong percepatan pelaksanaan program, terutama pekerjaan fisik yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2026.
Menurut Arvan, sebagian besar pekerjaan fisik tersebut telah melewati proses lelang. Kondisi ini diharapkan mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan agar dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Realisasi anggaran saat ini berada di kisaran 60 persen. Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah menyelesaikan proses lelang sehingga kami optimistis pelaksanaannya dapat dituntaskan sesuai jadwal,” kata Arvan.
Ia menegaskan, percepatan realisasi anggaran harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap sesuai target, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., dalam arahannya menjelaskan bahwa rakor EPRA tidak sekadar menjadi forum pelaporan perkembangan realisasi anggaran.
Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk berbagi pengalaman, bertukar strategi, serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Saya berharap rapat ini menjadi tempat berbagi praktik baik dan bertukar pikiran sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat diatasi bersama,” ujarnya.
Tahlis juga mengingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan pelaksanaan pembangunan fisik, mengingat waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Percepatan pelaksanaan kegiatan diperlukan agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui rakor EPRA tersebut, pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
