Ringkasan Berita:
- Pemprov Sulawesi Utara resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 yang dihadiri pimpinan BPS RI dan seluruh kepala daerah di Aula Mapalus.
- Gubernur Yulius Selvanus menegaskan data akurat dari sensus akan menjadi landasan kebijakan investasi, UMKM, dan pengentasan kesenjangan wilayah.
- Sensus kali ini memperluas cakupan ke sektor pertanian dan usaha, berjalan di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi Sulut yang mencapai 5,54 persen pada Triwulan I-2026.
MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (30/6/2026).
Agenda nasional ini dinilai krusial mengingat pertumbuhan ekonomi di Bumi Nyiur Melambai tengah menunjukkan performa impresif.
Pencanangan strategis ini dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budi Utomo Harmadi, SE, ME, bersama jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Sulut.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa data valid merupakan kompas utama pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Yulius dalam sambutannya.
Momentum sensus ini beriringan dengan tren positif ekonomi daerah. Berdasarkan rilis terbaru BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,54 persen year-on-year (y-on-y) pada Triwulan I-2026.
Kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pertanian dengan 21,18 persen terhadap PDRB. Disusul perdagangan (13,54%), transportasi (11,83%), industri pengolahan (11,79%), dan konstruksi (9,25%).
Potensi ini semakin diperkuat oleh kehadiran Destinasi Super Prioritas Likupang yang mengusung konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata hijau.
Berbeda dari periode sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 memperluas metodologi dengan pendataan rinci sektor usaha dan pertanian. Pendekatan ini bertujuan memotret struktur ekonomi daerah dari skala mikro hingga industri formal dan informal berskala besar.
Untuk memastikan kelancaran, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar aktif memfasilitasi petugas BPS hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Yulius mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk bersikap kooperatif serta jujur dalam pengisian instrumen data.
Kejujuran responden dinilai menjadi penentu arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Sulut.
