MANADO – Komitmen Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil di jajarannya kembali dibuktikan.
Hari ini, Kamis (4/6/2026), Gubernur Yulius menginstruksikan pencairan serentak dana gaji ke-13 bagi belasan ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Sulut.
Langkah cepat yang diambil oleh orang nomor satu di Sulut ini menyasar 16.579 penerima.
Angka tersebut mencakup jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, hingga anggota DPRD Provinsi Sulut.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bentuk apresiasi langsung atas dedikasi para abdi negara yang terus menjaga roda pelayanan publik di Bumi Nyiur Melambai.
“Ini adalah wujud perhatian nyata kami. Momentum pencairan ini sengaja didorong di awal Juni untuk memberikan ketenangan bagi para orang tua dalam menyambut tahun ajaran baru sekolah anak-anak mereka,” ujar Gubernur Yulius di Manado, Kamis (4/6/2026).
Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pegawai, Gubernur Yulius juga memikirkan dampak makro terhadap ketahanan ekonomi daerah.
Ia menilai kucuran dana segar ini akan menjadi motor penggerak daya beli masyarakat yang langsung menyentuh para pelaku UMKM dan pasar tradisional di Sulawesi Utara.
Namun, di balik pelonggaran anggaran ini, Gubernur Yulius menyelipkan pesan moral yang cukup tegas. Ia mewanti-wanti agar tambahan penghasilan ini dikelola secara bertanggung jawab.
“Saya minta gaji ke-13 ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat sasaran. Utamakan urusan pendidikan dan kebutuhan pokok keluarga. Jangan sampai dana ini justru dihabiskan hanya untuk hura-hura atau hal konsumtif yang tidak perlu,” tegas Gubernur Yulius.
Ketegasan dan kecepatan kerja Gubernur Yulius langsung direspons cepat oleh jajaran birokrasi di bawahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, memastikan seluruh kesiapan teknis di lapangan telah berjalan sesuai dengan arahan gubernur.
Pemprov Sulut sendiri telah mengunci alokasi anggaran sebesar Rp70 Miliar untuk merealisasikan kebijakan ini. Tahlis menjelaskan, proses verifikasi data di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dipercepat agar tidak ada penundaan.
“Sesuai instruksi dan komitmen Bapak Gubernur Yulius, seluruh tahapan administrasi dan rekonsiliasi data penerima di semua perangkat daerah sudah rampung 100 persen. Per hari ini, dana siap langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai,” pungkas Tahlis.
