BOLTIM – Penetapan 25 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 70.K/MB.01/MEM.B/2026, menjadi angin segar untuk masyarakat penambang.
Kebijakan ini dinilai membawa harapan besar, tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang rakyat.
Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, menyambut baik hal ini. Meski begitu, ia menegaskan akan menindak tegas namun humanis dalam menyikapi dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
“Jika ada informasi atau pemberitaan terkait PETI di Boltim tentu akan kami cek terlebih dahulu. Pemerintah sudah menetapkan 25 blok WPR untuk penambang rakyat. Kami akan mempelajari apakah aktivitas tersebut masuk dalam wilayah yang ditetapkan, apakah sudah memiliki izin, dan siapa pengelolanya,” ujarnya.
Pernyataan Kapolres dinilai sebagai pesan kuat bagi pelaku tambang ilegal sekaligus memberi rasa aman bagi penambang rakyat yang beraktivitas sesuai koridor hukum.
Penetapan 25 blok WPR di Boltim dipandang sebagai momentum penting dalam pembenahan tata kelola pertambangan rakyat di Sulawesi Utara.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik tambang ilegal sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi penambang tradisional.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan penambang rakyat menjadi kunci agar pengelolaan WPR berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dengan komitmen bersama, Boltim dinilai berpeluang menjadi contoh daerah yang mampu menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil.
