KOTAMOBAGU – Sebanyak 13 ekor sapi dikurbankan Polres Kotamobagu pada Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/4/2027).
Aksi sosial dikemas dalam program nasional “Kurban Polri Presisi” ini dipusatkan di Masjid Al-Mustaqim Mapolres Kotamobagu.
Program bertujuan mengintervensi kesejahteraan sosial sekaligus memperkokoh jalinan kemitraan antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat di wilayah hukum Kotamobagu.
Mewakili Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto SIK, MH, pelaksanaan agenda sakral ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Romel M.C.J.A. Pontoh, S.I.P., M.A.P.
Hadir mendampingi jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan (Kasat), serta perwira menengah di lingkungan Polres Kotamobagu.
Kapolres Kotamobagu melalui Wakapolres Kompol Romel Pontoh menegaskan bahwa esensi Idul Adha bagi institusi kepolisian bukan sekadar ritual tahunan.
Momentum ini merupakan refleksi dari nilai keikhlasan, pengorbanan, dan transformasi mental personel Polri menuju penegak hukum yang humanis dan transformatif.
“Daging kurban ini harus dikelola dengan transparansi penuh dan akuntabilitas tinggi. Kami memastikan distribusinya dilakukan secara tertib, menjangkau ketukan pintu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, merata, dan tepat sasaran,” ujar Kompol Romel.
Ketua Panitia Kurban yang juga menjabat sebagai Kabag SDM Polres Kotamobagu, Kompol Muh. Ilham Mattulangi, S.Sos., melaporkan seluruh hewan kurban murni berasal dari swadaya, kebersamaan, dan keikhlasan personel Polres Kotamobagu.
“Tahun ini kami berhasil menghimpun 13 ekor sapi sehat yang telah lolos uji klinis kesehatan hewan. Angka ini mencerminkan tingginya rasa kepedulian sosial yang tertanam di sanubari setiap personel terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar,” urai Kompol Ilham.
Acara penyembelihan berlangsung dengan menerapkan standar kebersihan dan sanitasi yang ketat.
Melalui keberhasilan program Kurban Polri Presisi ini, Polres Kotamobagu kembali menegaskan reposisi perannya di tengah masyarakat.
Institusi kepolisian tidak hanya hadir sebagai instrumen penegak hukum formal, melainkan juga sebagai pilar sosial yang peka dan responsif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
