BOLTIM – Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) meminta Pertamina Patra Niaga tidak menghentikan operasional SPBU Soguo di Kecamatan Bolaang Uki.
Desakan ini muncul menyusul beredarnya isu dugaan jual beli solar bersubsidi secara ilegal di fasilitas tersebut.
Ketua Garage Bolsel, Febriko Gaib, menegaskan penanganan kasus harus berfokus pada penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar.
Langkah penutupan fasilitas dinilai hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat luas yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“SPBU Soguo satu-satunya yang ada di Molibagu, tentu kita berharap tidak ditutup,” kata Febriko saat memberikan keterangannya.
Keberadaan SPBU Soguo memegang peranan strategis bagi aktivitas ekonomi harian warga di wilayah ibarat jantung kabupaten tersebut.
Jika Pertamina mengambil opsi penghentian operasional secara menyeluruh, krisis pasokan BBM dipastikan mengancam mobilitas warga sekitar.
Febriko mendorong internal Pertamina Patra Niaga segera melakukan pemeriksaan mendalam.
Bila dari hasil investigasi ditemukan bukti kuat adanya praktik transaksi solar bersubsidi di luar prosedur resmi, sanksi pemecatan wajib dijatuhkan kepada oknum pengelola atau petugas yang melanggar.
“Kalau memang ada oknum yang bermain, jangan SPBU-nya yang ditutup. Oknum yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Guna memastikan kebenaran informasi yang beredar, Garage Bolsel turut meminta jajaran Polres Bolsel turun tangan melakukan penyelidikan formal.
Langkah hukum ini penting untuk mengurai fakta matematis dan administratif di lapangan secara transparan.
Proses pembuktian diharapkan mengacu pada data faktual. Penyelidikan dinilai perlu memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), log data transaksi, kesesuaian sistem barcode, riwayat volume pengisian, hingga pemanggilan saksi-saksi terkait.
“Polres harus melakukan investigasi supaya kalau memang ada pelaku, bisa dijerat sesuai ketentuan hukum. Yang kita dorong adalah penegakan aturan. Kalau ada yang terbukti salah, tindak orangnya,” tutur Febriko.
Kepastian hukum dan ketegasan sanksi bagi pelaku dinilai menjadi kunci utama agar pelayanan BBM kepada masyarakat Bolsel tetap berjalan tanpa gangguan.
