MANADO, SulutPlus.news – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Gagasan ini muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik dalam sistem pemilu langsung yang selama ini diterapkan di Indonesia.
Prabowo menilai sistem demokrasi perwakilan dapat menjadi solusi untuk menekan ongkos politik, sekaligus mencontoh praktik sejumlah negara yang sudah menerapkannya.
Usulan ini disampaikan dalam puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa Malaysia, India, hingga negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Australia menggunakan sistem politik yang lebih murah dengan model perwakilan.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati lewat DPRD? Selesai,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, politik Indonesia harus bercirikan gotong royong setelah kompetisi selesai.
Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama menegaskan, demokrasi kita harus mencari jalan terbaik sendiri.
“Pilkada lewat DPRD bisa mengurangi permainan uang dan menekan biaya politik, agar tidak hanya ditentukan oleh orang-orang berduit,” kata Bahlil.
Di Sulawesi Utara, biaya politik dalam pilkada sering menjadi sorotan. Sejumlah pengamat lokal menilai ongkos kampanye yang tinggi membuat calon kepala daerah bergantung pada sponsor politik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai mengurangi partisipasi rakyat. Demokrasi harus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya,” ujar Santoso Anter, warga Manado.***
