KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu resmi menandatangani nota kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan taat hukum. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., dan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, 13 Mei 2026.
Wali Kota Weny Gaib menegaskan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mengantisipasi berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel,” ujar Weny Gaib.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul Halim, menyatakan pihaknya siap membuka ruang sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pembangunan budaya sadar hukum.
“Kami selalu terbuka untuk bisa bersinergi terkait kegiatan-kegiatan yang intinya untuk membangun budaya yang taat hukum dan membawa manfaat bagi masyarakat,” kata Tasjrifin.
Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemkot Kotamobagu berharap berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (***)