BOLTIM – Kepemimpinan Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Siahaan Pakpahan, mendapat dukungan luas di tengah dinamika penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Ormas Prabowo Subianto Center Sulawesi Utara menilai Kapolres berhasil menjaga stabilitas daerah dari kepentingan oknum pencari rente lahan.
Ketua Divisi Intelijen dan Investigasi Prabowo Subianto Center Sulut, Rahmat Abo Mokoginta, menegaskan pengalaman AKBP Golfried di Densus 88 Antiteror Polri menjadi fondasi kuat dalam mendeteksi potensi konflik sosial di wilayah tambang.
Rahmat menyoroti adanya upaya penggiringan opini negatif untuk mendiskreditkan Kapolres. Motif di balik isu tersebut diduga terkait perebutan lahan WPR yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Kapolres tegas menutup ruang bagi oknum yang ingin menyerobot lahan masyarakat. Ini bentuk perlindungan bagi warga kecil,” ujar Rahmat, Rabu (29/04/2026).
Kebijakan WPR yang diperjuangkan Gubernur Sulut Yulius Stevanus Komaling menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Namun, kebijakan ini juga rawan konflik agraria jika tidak dikawal aparat berintegritas.
AKBP Golfried dinilai mampu menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan humanis.
Ia rutin berdialog dengan tokoh agama, pemuda, dan penambang lokal untuk memastikan transisi legalitas tambang berjalan kondusif.
Secara geopolitik lokal, posisi Kapolres sangat strategis dalam keberhasilan implementasi WPR. Jika kepemimpinannya digoyang, celah bagi pemodal besar menguasai lahan rakyat akan terbuka.
Rahmat meminta Kapolri dan Kapolda Sulut melihat isu ini secara objektif dan tidak terpengaruh laporan sepihak.
“Isu ini dimainkan untuk menjatuhkan Kapolres agar kepentingan oknum tertentu berjalan mulus. Ini berbahaya bagi stabilitas daerah,” tegasnya.
