BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mendorong percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (InVer PPTPKH) yang resmi dibuka oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi di Ruang Berkah Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (26/2/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menjelaskan bahwa kegiatan InVer PPTPKH merupakan tindak lanjut dari amanat kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif PPTPKH dan TORA Revisi III.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara sistematis, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan bahwa penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan berjalan secara adil, transparan, dan tetap menjaga prinsip kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya penataan kawasan hutan, namun harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta kepentingan masyarakat luas,” ujar Bupati Iskandar.
Dalam kegiatan tersebut dibahas sejumlah usulan desa di Bolsel, yakni Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki serta Desa Torosik dan Desa Adow di Kecamatan Pinolosian Tengah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap Desa Linawan, terutama kawasan mangrove yang berstatus kawasan lindung dan tidak dapat dialihfungsikan.
Pemerintah daerah menegaskan dukungan terhadap penyelesaian kawasan permukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
Namun, kepemilikan perorangan berupa perkebunan pribadi yang berada di dalam kawasan hutan masih menjadi catatan penting dan akan dibahas lebih lanjut berdasarkan peta indikatif serta ketentuan yang berlaku.
“Setelah kegiatan, kami berharap terbangun kesepahaman dan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan penataan kawasan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya di depan perwakilan perangkat daerah, unsur kecamatan dan desa, serta pihak terkait lainnya. (day)
