BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru secara resmi membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Berkah, Kantor Bupati Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (15/1/2026).
Acara tersebut menjadi langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Bolsel untuk tahun mendatang.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, Sekda Bolsel M. Arvan Ohy, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Sementara unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti secara daring.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii menegaskan fungsi DPRD sebagai pengawas pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan daerah. Ia menyambut baik prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati, khususnya penguatan produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang, serta pemberdayaan UMKM.
“Sektor-sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Bolsel yang harus dikawal dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak. Kalau produk unggulan kita kuat dan UMKM diberdayakan, maka ekonomi rakyat akan bergerak. Inilah yang akan terus kami perjuangkan di DPRD,” ujar Ridwan.
Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” paparnya.
Ia menambahkan, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap isu strategis daerah, sehingga program yang direncanakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tandasnya. (infotorial/day)
