Berita Sulut

Naik Rp320.835, Gubernur Yulius Selvanus Tetapkan UMP Sulut 2027 Rp4.323.465


×

Naik Rp320.835, Gubernur Yulius Selvanus Tetapkan UMP Sulut 2027 Rp4.323.465

Sebarkan artikel ini
Gubernur Yulius Selvanus saat mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465, Jumat, 20 November 2026. Foto: Pemprov Sulut
Gubernur Yulius Selvanus saat mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465, Jumat, 20 November 2026. Foto: Pemprov Sulut

MANADO, SulutPlus.news – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 naik Rp320.835 atau menjadi Rp4.323.465.

Ketetapan ini diumumkan Gubernur Yulius Selvanus pada Jumat, 20 November 2026, melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026.

Formula penghitungan kenaikan ini menggunakan variabel nilai alpha 0,74.

Baca Juga:  Penerbangan Perdana Taipei–Manado Disambut Gubernur Yulius

“Penetapan angka upah minimum ini mengacu pada Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan,” ucap Gubernur Yulius.

Regulasi tersebut mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat tanggal 21 November 2026.

Selain merujuk pada ketentuan perundang-undangan, keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi force majeure di daerah, aspek daya beli pekerja, serta keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

Baca Juga:  Perkuat Pangan Daerah, Gubernur Yulius Bantu Petani Minahasa

Ketentuan UMP 2027 ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Kebijakan upah minimum tersebut diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Baca Juga:  Gubernur Yulius Rombak 134 Pejabat Pemprov Sulut, Ini Daftarnya

Pemprov Sulut meminta seluruh perusahaan dan pelaku usaha mematuhi ketentuan pengupahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sulut menjelang pemberlakuan kebijakan baru ini.

1