JAKARTA, SulutPlus.news – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Dalam forum tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan total 37 rekomendasi kebijakan kepada perwakilan 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Yusril menyatakan, kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di lapangan, bukan sekadar mengadakan rapat administratif.
“Pemerintah perlu memetakan secara rinci kebijakan yang belum berjalan, penyebab kendalanya, hingga instansi yang berwenang menyelesaikannya,” kata Yusril.
Ia juga mengingatkan jajaran pimpinan instansi pusat dan daerah agar memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum dan prosedur administrasi yang tertib.
Hal ini dinilai perlu agar Presiden tidak menanggung dampak dari persoalan hukum maupun kekeliruan administrasi yang seharusnya dapat dicegah di tingkat kementerian atau daerah.
Terkait tindak lanjut, Yusril meminta agar dokumen rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai arsip.
“Seluruh instansi penerima diminta menindaklanjutinya secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran, dan pemantauan berkelanjutan,” pinta Yusril.
Merespons arahan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut siap menindaklanjuti poin-poin rekomendasi yang diterima.
“Penyesuaian akan dilakukan pada kebijakan daerah di sektor hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029,” kata Yulius.
Pemprov Sulut juga berencana mengevaluasi efektivitas regulasi daerah guna memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga penegak hukum, serta beberapa kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.







