MANADO, SulutPlus.news – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga terkait persoalan lingkungan hidup pada PT Futai Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 12 November 2026.
Putusan perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing.
Dalam sengketa tata usaha negara tersebut, Pemerintah Provinsi Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Selain menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp836.000 kepada pihak penggugat.
Menanggapi putusan itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Budi Paskah Yanti Putri mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pengadilan.
Ia menyebut putusan tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah provinsi telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi Paskah Yanti dalam keterangannya.
Budi menambahkan, Biro Hukum Pemprov Sulut akan mempelajari salinan putusan secara lengkap guna mencermati pertimbangan hukum majelis hakim. Pihaknya juga memantau potensi langkah hukum lanjutan dari para pihak yang berperkara.
Putusan PTUN Manado ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, para penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.
