Berita Sulut

PKK dan Dekranasda Jadi Ujung Tombak Pembangunan Sulut

×

PKK dan Dekranasda Jadi Ujung Tombak Pembangunan Sulut

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulut , Yulius Selvanus Komaling membuka Rapat Kerja PKK, Dekranasda, dan Posyandu se-Sulut di Hotel Luwansa Manado, 18 November 2025. Acara ini menegaskan komitmen lintas sektor dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan sosial di daerah.
Gubernur Sulut , Yulius Selvanus Komaling membuka Rapat Kerja PKK, Dekranasda, dan Posyandu se-Sulut di Hotel Luwansa Manado, 18 November 2025. Acara ini menegaskan komitmen lintas sektor dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan sosial di daerah.

MANADO, SulutPlus.news – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak PKK, Dekranasda, dan Posyandu dalam mendukung program pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) bersama di Hotel Luwansa Manado, Selasa, 18 November 2025.

Dalam sambutannya, YSK mengingatkan kembali nilai luhur yang juga tercermin dalam Wajib TNI, khususnya poin ketiga: “Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita.”

Menurutnya, PKK memiliki keunikan karena mampu menjangkau langsung kehidupan rumah tangga masyarakat.

“Hanya PKK yang bisa masuk hingga ke dapur rumah tangga. Karena itu, saya berharap seluruh program provinsi, baik yang sudah berjalan maupun yang belum tersentuh, dapat melibatkan PKK, Dekranasda, dan Posyandu,” ujar YSK.

Baca Juga:  Susunan Pengurus IDI Sulut Hasil Muswil 2025

PKK dan Dekranasda disebut berperan penting dalam program kemanusiaan, mulai dari penurunan angka stunting, penguatan PAUD, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Gubernur menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan dukungan penuh karena ketiga lembaga ini menjadi ujung tombak pembangunan sosial di Sulut.

Ketua TP PKK Sulut sekaligus Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD, Ny. Anik Yulius Selvanus, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Pemprov Sulut.

Baca Juga:  Ditlantas Polda Sulut: 74 Warga Meninggal Dunia, Manado Terbanyak Disusul Kotamobagu dan Bitung

“Sejumlah program sudah terlaksana, seperti pemberian bantuan kelompok masyarakat dan penguatan kelembagaan PKK, Dekranasda, serta Posyandu. Untuk tahun 2026, kami berharap dukungan penuh agar program lebih menyentuh masyarakat,” jelas Ny. Anik.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Sulut, OPD, dan TP PKK.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulut, Darwin Muksin, menegaskan bahwa Raker ini juga menjadi ajang evaluasi program lintas sektor.

Rapat kerja dihadiri oleh TP PKK, Dekranasda, dan Posyandu dari seluruh kabupaten/kota di Sulut, Asisten I Denny Mangala, pejabat Pemprov, serta staf khusus Gubernur.

Baca Juga:  Vonis Ringan Anggota DPRD Sangihe Picu Kontroversi: Publik Pertanyakan Keadilan Penegakan Hukum

Sulut masih menghadapi tantangan serius terkait stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulut per Oktober 2025, prevalensi stunting di beberapa kabupaten masih di atas 20%.

Kehadiran PKK dan Posyandu menjadi krusial karena mereka bekerja langsung di tingkat desa dan rumah tangga.

Selain itu, Dekranasda berperan dalam mendorong ekonomi kreatif berbasis lokal, seperti kerajinan kain khas Minahasa dan produk UMKM.

Dukungan pemerintah terhadap sektor ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Sulut di pasar nasional.***