Boltim, SulutPlus.news – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) mulai memeriksa pengelolaan anggaran di SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Hal ini ditandai dengan entry meeting antara BPK dan Pemkab Boltim yang diegelar di ruangan rapat bupati pada Senin, 8 September 2025.
Pertemuan ini dihadiri Bupati Oskar Manoppo, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, kepala dinas, camat, hingga kepala puskesmas.
Sementara rombongan BPK, dipimpin oleh Wakil Penanggung Jawab Ida Bagus Agung Sidhiwaskita dan Pengendali Teknis Rivcy Jassin.
Bupati Oskar dikesempatan tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Saya ingatkan, jangan ada yang coba-coba menghindar atau memberikan data yang tidak sesuai. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Oskar Manoppo dengan nada tegas.
Sebagi informasi, pemeriksaan BPK difokuskan pada kepatuhan pengelolaan belanja daerah mulai Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025.
Mencakup evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
Sebelumnya, Argo Sumaiku, mengajak seluruh ASN untuk kembali pada esensi pelayanan publik: disiplin, transparansi, dan tanggung jawab moral.
Seruan ini disampaikan langsung dalam apel kerja di halaman Kantor Bupati Boltim, Senin pagi, 8 September 2025.
Dalam suasana apel yang tenang namun penuh makna, Argo berdiri di hadapan ratusan ASN dan menyampaikan pesan yang menyentuh sisi kemanusiaan birokrasi.
“Disiplin itu bukan hanya soal absen atau rutinitas hari Senin. Ini soal tanggung jawab kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari pelayanan kita,” ucapnya lantang.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, dan setiap tugas harus dijalankan dengan keikhlasan serta kerendahan hati. “Jangan lupa, kekuatan kita berasal dari Tuhan. Jangan andalkan ego, andalkan doa,” tambahnya.
Usai apel, Argo turun langsung mengecek satu per satu kehadiran ASN. Ia tak segan bertanya alasan ketidakhadiran di hari-hari sebelumnya.
Bagi sebagian pegawai, momen ini terasa seperti refleksi: bahwa disiplin bukan hanya soal aturan, tapi soal etika kerja.
“Kalau kita tidak hadir, siapa yang melayani masyarakat? Kita harus hadir bukan karena takut, tapi karena peduli,” ujar seorang ASN yang enggan disebut namanya.
Argo menegaskan bahwa seluruh SKPD harus bersikap terbuka dan siap menyajikan data secara akurat.
“Bupati sudah berulang kali mengingatkan: jangan sembunyikan data, jangan manipulasi laporan. Kita harus jujur, karena kejujuran itu pondasi kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga memberi instruksi khusus kepada Kepala Dinas PMD agar segera memastikan seluruh pemerintah desa melengkapi dokumen yang dibutuhkan BPK.
Menurut data Inspektorat Boltim, masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan laporan keuangan semester pertama 2025.
Kepala Inspektorat, Robi Mamonto, menyebutkan bahwa pendampingan teknis akan segera dilakukan.
“Kami akan turun langsung ke desa-desa. Jangan sampai audit ini jadi beban, justru harus jadi momentum perbaikan,” ujarnya.
